Ahmad Basarah: Pdi Perjuangan Dukung Pemerintahan Presidensial Tanpa Sistem Oposisi

INFO NASIONAL – Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI dari PDI Perjuangan, menegaskan bahwa partainya tidak menganut sistem oposisi dalam konteks pemerintahan presidensial nan dianut Indonesia. Dalam negara nan berasas Pancasila dan UUD NRI 1945, istilah dan praktik oposisi lebih dikenal dalam sistem kerakyatan liberal nan menggunakan sistem parlementer, nan tidak relevan dengan sistem pemerintahan Indonesia.

"PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Basarah, Sabtu, 11 Januari 2025. Partai ini tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah demi kepentingan bangsa, meski tidak menempatkan kadernya dalam kabinet pemerintahan saat ini. Sikap ini sejalan dengan falsafah Pancasila nan menekankan nilai-nilai gotong royong.

Lebih lanjut, Basarah menjelaskan bahwa hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto, nan masing-masing pernah menjabat sebagai Presiden RI ke-5 dan ke-8, menjadi jembatan krusial untuk koordinasi nan efektif. Hubungan ini diharapkan dapat mendukung upaya berbareng dalam menghadapi tantangan global, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat bentrok antarbangsa dan pemanasan global.

Megawati juga berambisi agar Prabowo dapat memimpin bangsa ini dengan baik, menjaga kepentingan rakyat dan keselamatan Indonesia dalam menghadapi potensi krisis nan lebih besar. Basarah menambahkan bahwa kekhawatiran terhadap akibat dunia warming menjadi perhatian utama Megawati, nan berambisi agar bangsa ini dapat bersiap menghadapi ancaman tersebut.

Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bakal dibahas lebih lanjut dalam Kongres PDI Perjuangan ke-VI nan dijadwalkan pada tahun 2025. Kongres ini bakal menjadi forum resmi untuk menentukan arah kebijakan partai dalam menghadapi pemerintahan nan sedang berjalan.

Keputusan kongres nantinya bakal ditindaklanjuti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan melalui kewenangan dan kewenangan prerogatif nan dimilikinya. Ini menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan untuk terus menjaga stabilitas politik dan mendukung pemerintahan dalam menjalankan petunjuk rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.(*)