Para pengamat menilai bahwa pemerintah perlu memikirkan kembali bentuk bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada kalangan kelas menengah. Bansos berupa kebutuhan pokok seperti beras dinilai tidak efektif dalam membantu daya beli kelas menengah. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto, mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan apakah bantuan yang diberikan sudah cukup untuk menjaga daya beli, terutama ketika terjadi kenaikan harga akibat penerapan PPN 12%.

Menurut Wahyu, keperluan kelas menengah lebih kepada uang tunai untuk meningkatkan konsumsi. Meskipun demikian, efektivitas bansos akan tergantung pada nilai bantuannya. Pemerintah perlu menentukan barang atau jasa yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

Wahyu menyarankan agar pemberian bantuan berupa insentif internet seperti pulsa atau internet gratis dapat menjadi pilihan yang tepat karena sudah menjadi kebutuhan harian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan penerima bansos agar tepat sasaran. Masalahnya adalah bansos untuk masyarakat kelas bawah pun seringkali tidak tepat sasaran, belum lagi belum ada kriteria yang jelas mengenai kelas menengah yang berhak mendapatkan bantuan untuk penguatan daya beli.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, kelas menengah sebaiknya tidak diberikan bantuan sosial sembako karena bantuan tersebut seharusnya ditujukan untuk kelas bawah. Oleh karena itu, Eko menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, dan pendidikan. Misalnya, dengan tidak menaikkan tarif angkutan umum terlebih dahulu atau memberikan insentif berupa pulsa atau wifi gratis.

Eko juga menekankan pentingnya memberikan insentif dalam sektor pendidikan dengan menurunkan biaya pendidikan, mengingat biaya pendidikan seringkali menjadi salah satu kelompok pengeluaran terbesar bagi kelas menengah. Investasi ke sumber daya manusia juga dianggap penting oleh Eko.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berencana menghindari pemberian insentif yang bersifat bantuan sosial kepada kelas menengah. Sebagai gantinya, pemerintah ingin mendorong kelas menengah agar menjadi peserta BPJS.

Dengan demikian, pemerintah perlu memikirkan kembali strategi pemberian bantuan sosial kepada kelas menengah agar benar-benar efektif dalam menjaga daya beli dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia.