52 Tahun Pdip: Kilas Balik Pdi Didirikan Hingga Berubah Nama Jadi Pdi Perjuangan

Universodelibros.com, Jakarta - Tanggal 10 Januari setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari ulang tahun (HUT) dari Partai PDI Perjuangan alias PDIP yang sekarang telah berumur 52 tahun, sejak pertama kali didirikan dengan nama PDI pada 1973 silam. Bagaimana kilas baliknya? 

Adapun rangkaian dari HUT PDIP ke-52 dibuka mulai hari ini, Jumat, 10 Januari 2025 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan bakal berjalan hingga Juni mendatang. Tema utama nan diusung adalah "Satyam Eva Jayate" nan berfaedah "kebenaran bakal menang," dengan subtema "Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam".

Menengok kembali ke belakang, adanya PDIP dimulai ketika Presiden pertama RI, Ir Sukarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. Dikutip dari laman pdiperjuanganlampung.id, PNI berasosiasi dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai campuran tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. 

Sejak awal terbentuk, PDI terus dilingkupi oleh bentrok internalnya dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Dalam rangka mengatasi bentrok tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri pun didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.

Namun pemerintahan Suharto saat itu tidak menyetujui support tersebut, apalagi menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. 

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan kemauan peserta KLB, nan justru secara de facto menetapkan Megawati Soekarnoputri  sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure. Namun, support internal PDI tidak sepenuhnya bulat untuk Megawati.

Selama kepemimpinannya di PDI, Megawati menarik perhatian dengan tindakan-tindakan nan mendapat penolakan dari penguasa. Gangguan lain juga ditujukan untuk Megawati  melalui kongres PDI di Medan tahun 1996 hingga pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996. Hal itu ditindaklanjuti dengan upaya pengambilalihan PDI dari kepemimpinan Megawati, hingga meletus peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 alias nan hingga sekarang dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli.

Megawati Sukarnoputri akhirnya mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Nama PDIP pun bisa memperkuat dan berkibar hingga sekarang.

Di bawah kepemimpinan Megawati, PDIP telah memainkan peran krusial dalam kancah politik nasional. Keberhasilan pertama nan signifikan terjadi pada 1999, ketika PDIP memenangkan Pemilu pertama di era reformasi dengan perolehan bunyi terbanyak. Meski begitu, PDIP baru bisa membawa Megawati menjadi Presiden RI pada tahun 2001, setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nan diberhentikan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selain itu, perjalanan politik PDIP juga tidak selalu mulus. Setelah kekalahan di Pemilu 2004 dan 2009, partai ini kudu bekerja keras untuk merebut kembali support rakyat. Momentum kebangkitan PDIP kembali tercipta pada Pemilu 2014, di mana PDIP mendominasi bangku DPR dengan sukses menguasai kebanyakan personil legislatif.

Tak berakhir di sana, pada Pemilihan Presiden (Pilpres), PDIP juga sukses mengantarkan salah satu kadernya ialah Joko Widodo (Jokowi) sukses terpilih sebagai Presiden RI ke-7. Keberhasilan ini bersambung pada Pemilu 2019, di mana Jokowi kembali memenangi pemilu untuk periode kedua. Namun, hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin memburuk sejak beberapa waktu lampau dan resmi berhujung dengan pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP pada Desember 2024.

Angelina Tiara Puspitalova, Hendrik Khoirul Muhid, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, Hammam Izzudin, Rachel Farahdiba Regar, Ananda Bintang Purwaramdona, dan Michelle Gabriela berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.