312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk Mk

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.(Antara)

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat terdapat 312 permohonan sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota alias sengketa Pilkada 2024 nan masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menuturkan jumlah tersebut merupakan rekapitulasi nan diambil dari situs resmi MK per Jumat (20/12) pukul 16.00 WIB.

"Dari info itu ditemukan bahwa ada 312 permohonan, nan itu berasal dari pemilu bupati, wali kota, dan gubernur," kata Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki saat menyampaikan paparan dalam obrolan daring berjudul "Potret Awal PHP-Kada 2024" dipantau di Jakarta, Minggu (22/12).

Dia lantas merinci bahwa dari jumlah tersebut permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara alias 77,2% dari total permohonan.

Permohonan terbanyak selanjutnya kemudian berasal dari sengketa pemilihan wali kota sebesar 49 perkara (15,7%). Lalu, permohonan nan paling sedikit adalah sengketa pemilihan gubernur sebesar 22 perkara (7,1%). "Ini jumlah nan cukup banyak ya sebenarnya," ucapnya.

Dia menyebut banyaknya permohonan sengketa Pilkada 2024 nan diajukan ke MK menunjukkan tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses
demokrasi, serta menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala wilayah (PHPKADA) menjadi tahapan nan cukup krusial untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pilkada.

"Namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi, maupun pengawasan, nan kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada," kata dia. (Ant/I-2)